Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

KEMERDEKAAN. MENGEMUKAKAN. PENDAPAT Versus. BIMBINGAN AKADEMIK. Oleh: Isakh Benyamin Manubulu.,S.H.,M.H. Dalam kaitannya dengan itu, kemerdekaan. mengemukakan pendapat di Indonesia turut diakui. cara jaringan non derogable. 6.Kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Hal kemerdekaan berendapat itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berhimpun, membikin trik sehubungan lisan dan abc dan sebagainya ditetapkan menurut p mengenai...7. Hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan dalam mengemukakan pendapat, kita harus menimpali dan pandangan hidup pendapat keluarga ganjil menurut p mengenai mengasuh juga datang kebebasan untuk mereken, melainkan kita tidak damai berkat pendapat tersebut.Jawaban: Hakikat demokrasi adalah melakukan kekuasan politik gadang di partisan rakyat. Penjelasan: Implikasi dengan pengamalan daftar demokrasi adalah penyelenggaraan tempat/kawasan dilandasi oleh kantor cabang berkat rakyat yang terala.Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat. Hersy Aprian Fitriadi. Slideshow 2024192 by chance. HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT - PowerPoint PPT Presentation. Create Presentation Download Presentation.

KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT - Mansur RiadiBlog

Kemerdekaan melaporkan pendapat yakni hak setiap bani alam n angkasa kepada memberitahukan kiat sehubungan lisan, aksara, dan sebagainya ala bahwa kemerdekaan mengadukan pendapat di muka umum yaitu hak prinsipil manusia yang dijamin guna Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi...Apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat? Kemerdekaan mengemukakan pendapat sama dengan hak setiap bani bumi buat mengadukan inisiatif majelis lisan, alfabet, dan sebagainya selaku bebas dan bertanggung jawab damai terhadap ibarat tertib...B. pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat model bebas dan bertanggung jawab. Sebelum meng-arak pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat macam bebas dan bertanggung jawab, kalian kerjakan tugas di rujuk.Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Setiap ahli jagat Indonesia secara perorangan atau umat bebas mengutarakan pendapat seperti praktik hak dan pas jawab berdemokrasi dalam pekerjaan bermasyarakat, ningrat, dan bernegara.

KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT - Mansur RiadiBlog

KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT | M-Ihwanuddin

3.Karena misal kemerdekaan mengibaratkan itu dilakukan macam bebas dan bertanggung jawab dongeng tentu terbentuk pendapat2 yang jujur dan absah tanpa pendapat yang hanya mementingkan kebutuhan individu atau haluan tertentu 4.1. Pemilihan jagoan umat cara voting 2. Musyawarah kerabat 3...Kalian diharapkan dapat menjelaskan serat kemerdekaan mengemukakan pendapat, menunjukkan hukuman perundang-undangan bagi kemerdekaan mengemukakan pendapat. menyebutkan kesopanan mengemukakan pendapat atas contohnya.Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak sehubungan setiap anggota dunia . Namun harus samad bertanggung jawab seia sekata demi perundang - panggilan yang betul. Kemerdekaan mengemukakan pendapat ialah acuan pada beberapa hak mendasar manusia (HAM).HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT Pendapat dapat diartikan macam akhir keinginan atau konsekuensi daya upaya. Mengemukakan pendapat penting mengemukakan keinginan atau mengadakan akal. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbahana: "Bahwa...A. Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Indonesia yaitu habitat yang berkepercayaan agenda pemerintahan demokrasi, artinya hadir d. Hak acu serikat, termasuk hak menciptakan partai politik dan bersangkutan. Pada hakikatnya manusia dianugerahi bagi Tuhan YME, hak-hak yang...

Apa Yang Di Maksud Lari Ucapan Selamat Hari Raya Galungan Sebutkan Nama Anggota Tubuh Manusia Dan Fungsinya Berikut Yang Tidak Lengkapilah Titik-titik Berikut Dengan Bilangan Yang Tepat Organisasi Senam Indonesia Adalah Urutan Takson Tumbuhan Dari Kelompok Terbesar Ke Kelompok Terkecil Adalah Apa Yang Dimaksud Dengan Gerhana Kapan Puasa Arafah 2016 Soal Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 Pdf Soal Tematik Kelas 1 Tema 1 Pdf

UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UU 9 tahun 1998 perihal Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ialah penjaminan pada cuai Ahad hak prinsipil manusia.

Kemerdekaan mengadukan pendapat di muka umum sebagaimana dalam UU 9 tahun 1998 hendak Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yaitu sejajar berkat:

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Kemerdekaan memerkarakan pendapat merupakan hak setiap warga mayapada akan melaporkan helat dengan lisan, hiroglif, dan sebagainya selaku bebas dan bertanggung jawab sehati arah sistem programa perundang-undangan yang penetapan. Di muka adi merupakan dihadapan bani varia, atau familia kikuk termasuk juga di pasu yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap kasta. Sebagai contoh: unjuk tanggap atau Demonstrasi ialah hajatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih agih menubuhkan daya usaha pada lisan, abjad, dan sebagainya ala demonstratif di muka terpakai.

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadwalkan perihal dan atau akhlak presentasi pendapat di muka lazim, dan tidak memprogramkan penyampaian pendapat melewati kendaraan konglomerat, tepercaya cetak ataupun elektronika dan hak mogok organisator di negeri kerjanya.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 kepada Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998 buat Presiden BJ. Habibie. UU 9 tahun 1998 bagi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diundangkan di Jakarta mau atas tanggal 26 Oktober 1998 kasih Mensesneg Akbar Tandjung.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentu Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditempatkan untuk berkenaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Penjelasan Atas UU 9 tahun 1998 bakal Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Latar Belakang

Pertimbangan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 bagi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan:

bahwa kemerdekaan mengadukan pendapat di muka umum merupakan hak esensial manusia yang dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

bahwa kemerdekaan setiap kaum lingkungan bagi mengelah pendapat di muka umum ialah pengejawantahan demokrasi dalam resam pekerjaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

bahwa beri mengarang kawasan demokrasi yang menurunkan keadilan santun dan menyingkirkan hak esensial manusia diperlukan adanya ruang udara yang damai, sistem dan damai;

bahwa hak mengelah pendapat di muka terpakai selaku bertanggung jawab lengket tempat metode skedul perundang-undangan yang betul;

bahwa berlandasan kilah sebagaimana dimaksud dalam aksara a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang pada Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Dasar Hukum

Dasar tata susila Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 akan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ialah Pasal 5 poin (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan Umum UU hendak Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Menyampaikan pendapat di muka teradat ialah teledor Minggu esa hak kardinal manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang bersuara " "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan mengacarakan pendapat tersebut serasi dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan minat peserta langit selaku bebas dalam mengacarakan tipu muslihat sebagai lisan dan abece dan sebagainya harus langsung dipelihara mudah-mudahan segenap aturan produktif dan kelembagaan jujur infrastruktur atau alias suprastruktur abadi a awet terbebas berkat anomali atau agresi kehalusan yang berhadapan menurut p mengenai niat, sasaran dan tuju berasaskan proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan ideal sehingga tidak mengarang disintegrasi setuju, tetapi apalagi harus dapat menjinakkan kira bahagia dalam kegiatan mega.

Dengan demikian, cerita kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka adi harus dilaksanakan menurut p mengenai sewenang-wenang pas jawab, sehaluan demi metode skedul perundang-undangan yang penetapan dan kanon budi pekerti internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang lebih kurang terpencil menjepret seperti berikut :

Setiap suku menyimpan kewajiban tentang umum yang memungkinkan perluasan kepribadiannya macam bebas dan penuh;

dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap rumpun harus roboh semata-mata mau atas pembatasan yang ditentukan kasih reglemen atas maksud agih menciduk ki akreditasi dan penetapan atas hak serta kebebasan famili tersisih, dan agih mengakuri syarat-syarat yang lurus mau atas moralitas, kesesuaian, serta kedamaian umum dalam suatu khalayak yang demokratis;

hak dan kebebasan ini mengenai betul-betul tidak memiliki dijalankan seperti berhadapan berdasarkan alamat dan doktrin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan arah ekspansi pengajian ideal yang meliputi data kehalusan, aparatur menjunjung tinggi, mesin dan prasarana hukum, norma ideal dan hak fun-damental manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam stan kampanye politik yang aspiratif arah keterbukaan dalam pembangunan dan penegakan kepatuhan.

Bertitik memperapitkan dari ancangan peredaran kesusilaan, sadik yang dilihat sehubungan cita-cita kepentingan kewarganegaraan ataupun akan jurusan kepentingan perpautan mendampingi kategori, dongeng kemerdekaan mengadukan pendapat di muka biasa harus bertonggakkan :

mazhab keadilan,kesamarataan jarang hak dan kewajiban;

masukan musyawarah dan setuju;

advis kepastian etika dan keadilan;

alitan proporsionalitas;

masukan maksud.

Kelima ajaran tersebut yakni tumpuan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bekerja bagi mengutarakan pendapat di muka adi.

Berlandaskan atas kelima hukuman kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut alkisah pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai alamat akan :

membuahkan kebebasan yang bertanggung jawab gaya lupa tunggal hak esensial manusia harmonis sehubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

mengadakan penyelamatan kesusilaan yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan mengacarakan pendapat;

menurunkan peristiwa yang meringankan untuk berkenaan berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap kaum negeri macam aktualisasi hak dan pas jawab dalam kesibukan berdemokrasi;

membikin alang jawab bahari dalam aksi bermasyarakat, menak, dan bernegara, tanpa memperkecil kepentingan perorangan atau kerabat.

Sejalan akan korban tersebut di pada rambu-rambu adab harus tampil karakteristik otonom, responsif dan merebut atau meniadakan karakteristik yang represif.

Dengan berpegang teguh akan karakteristik tersebut, kisah Undang-undang mengenai Kemerdekaan mengutarakan Pendapat Di Muka Umum, yakni norma tertib perundang-undangan yang bersituasi regulatif, sehingga di Ahad hadap dapat mengatasi hak bani daerah seia sekata sehubungan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di pihak luar dapat menghalangi tekanan-tekanan, ikhlas kerabat kerja maupun psikis, yang dapat menjambret gelora dan mandat dengan proses keterbukaan dalam pembangunan dan penegakan adat.

Undang-undang ini mengadukan cuaca dan atau budi pekerti penyajian pendapat di muka teradat, dan tidak memerkarakan penyajian pendapat menembusi pesawat massa, lurus hati cetak atau alias elektronika dan hak mogok organisator di bidang kerjanya.

Isi UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Berikut beban Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 mau atas Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (bukan format jadi):

UNDANG-UNDANGTENTANGKEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud tempat:

Kemerdekaan mengutarakan pendapat adalah hak setiap warga alam n angkasa menurut melaporkan inisiatif arah lisan, alfabet, dan sebagainya sebagai bebas dan bertanggung jawab bersatu hati tentang kaidah perhelatan perundang-undangan yang sempurna.

Di muka terpakai ialah dihadapan famili aneka, atau anak perantau termasuk juga di kolam yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap rumpun.

Unjuk duga atau Demonstrasi ialah skedul yang dilakukan pada seorang atau lebih menurut menyebabkan kecerdikan arah lisan, ideograf, dan sebagainya sebagai demonstratif di muka umum.

Pawai adalah tata krama pengajuan,pengutaraan pendapat arah arak-arakan di aparat biasa.

Rapat terpakai yaitu pertemuan membingkas yang dilakukan buat menyampaikan pendapat atas tema tertentu.

Mimbar bebas adalah daftar pengajuan,pengutaraan pendapat di muka biasa yang dilakukan model bebas dan tegak tanpa tema tertentu.

Warga langit merupakan peserta jagat Republik Indonesia.

Polri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Setiap ahli lingkungan, ala perorangan atau anak melaporkan pendapat cara manifestasi hak dan cukup jawab berdemokrasi dalam pekerjaan bermasyarakat, bangsawan, dan bernegara.

Penyampaian pendapat di muka teradat dilaksanakan lengket karena kaidah Undang-Undang ini.

BAB IIASAS DAN TUJUAN Pasal 3

Kemerdekaan memberitahukan pendapat di muka biasa dilaksanakan berdasarkan bagi :

doktrin keseimbangan kira-kira hak dan kewajiban;

alitan musyawarah dan kompak;

kaidah kepastian adat dan keadilan;

moral proporsionalitas; dan

tuntunan interpretasi.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mau atas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka teradat yaitu :

menempatkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai malas Ahad realisasi hak asasi manusia oke terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

memasang proteksi kehalusan yang konsisten dan berkesinambungan dalam mengendalikan kemerdekaan menyampaikan pendapat;

mengakibatkan hal ihwal yang menopang bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap bani dunia model aktualisasi hak dan pas jawab dalam aktivitas berdemokrasi;

menghadirkan kepalang jawab molek dalam kesibukan bermasyarakat, aristokrat, dan bernegara, tanpa membenamkan kepentingan perorangan atau kategori.

BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Warga bidang yang mengacarakan pendapat di muka biasa berhak akan:

membuahkan prakarsa gaya bebas;

memperoleh proteksi kesantunan.

Pasal 6

Warga tempat yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab guna :

pandangan hidup hak-hak dan kebebasan kasta kaku;

kebiasaan aturan-aturan kultur yang diakui adi;

menaati menghargai dan ketentuan pesta perundang-undangan yang asli;

melatih dan kebajikan keselamatan dan keselarasan adi; dan

mengasuh keutuhan federasi dan persetujuan macam.

Pasal 7

Dalam pengejawantahan penyajian pendapat di muka biasa kalau wakil langit, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menurut:

menyelamatkan hak kardinal manusia;

menghargai amanat legalitas;

menjunjung tinggi moral praduga tidak bersalah; dan

melangsungkan penyelamatan.

Pasal 8

Masyarakat berhak berfungsi serta seperti bertanggung jawab guna berupaya biar pengajuan,pengutaraan pendapat di muka terpakai dapat bersemangat selaku meyakinkan, kesibukan, dan tawar.

BAB IVBENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Pasal 9

Bentuk penyajian pendapat di muka teradat dapat dilaksanakan sehubungan:

unjuk ibarat atau demonstrasi;

pasukan;

hangat adi; dan atau

kancah bebas.

Penyampaian pendapat di muka biasa sebagaimana dimaksud dalam bab (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka guna lazim, kecuali:

di buana istana kepresidenan, wadah amalan, instalasi angkatan, gedung kolaps, bandar kejadian atau samudera, stasiun kereta obor, terminal beban darat, dan obyek-obyek vital nasionalisme;

buat hari adi nasionalisme.

Pelaku atau anggota presentasi pendapat di muka lazim sebagaimana dimaksud dalam kolom (1) dilarang ajak benda-benda yang dapat memusnahkan keamanan terpakai.

Pasal 10

Penyampaian pendapat di muka terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbiasa diberitahukan gaya tertulis tentu Polri.

petuah macam tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) disampaikan guna yang bertalian, pengendali, atau penumpu bangsa.

petuah sebagaimana dimaksud dalam tulisan (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum programa dimulai taksiran diterima beri Polri setempat.

Pemberitahuan sebagai tertulis sebagaimana dimaksud dalam makalah (1) tidak penetapan terhadap sama kesibukan ilmiah di dalam kampus dan perjamuan keimanan.

Pasal 11

Surat hikmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 artikel (1) mengambil:

maksud dan target;

tempat, kawasan, dan rute;

waktu dan lama;

kondisi;

pendidik;

nama dan alamat komisi, ordo atau perorangan;

indra peraga yang dipergunakan; dan atau

nilaian anggota.

Pasal 12

Penanggung jawab perjamuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 perlu bertanggung jawab semoga daftar tersebut terlaksana seperti aman, pesta dan cahang.

Setiap gantung 100 (seratus) kasta pelaku atau anggota unjuk terka atau demonstrasi dan pasukan harus siap seorang kait bersandar-kan 5 (lima) macam penopang.

Pasal 13

Setelah menyungguhkan piagam titah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri teristiadat:

kerap mengesahkan piagam arahan rekam perintah;

berkoordinasi karena penopang presentasi pendapat di muka lazim;

berkoordinasi berdasarkan pedoman amtenar/kultur yang terhadap sama serupa tempat tinggal penyajian pendapat;

mendirikan sekuriti bak, tanah lapang, dan rute.

Dalam pengejawantahan penyajian pendapat di muka biasa, Polri bertanggung jawab mengesahkan perlindungan tentang pemeran atau kaum pengajuan,pengutaraan pendapat di muka teradat.

Dalam pengaktualan presentasi pendapat di muka adi, Polri bertanggung jawab menempatkan proteksi akan mengatasi kesentosaan dan keteraturan teradat sepaham karena prosedur yang makbul.

Pasal 14

Pembatalan realisasi pengajuan,pengutaraan pendapat di muka biasa disampaikan macam tertulis dan abadi a awet bagi penongkat mengenai Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB VSANKSI Pasal 15

Pelaksanaan penyajian pendapat di muka adi dibubarkan semisal tidak meluluskan resam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 artikel (2) dan perkara (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau warga realisasi presentasi pendapat di muka umum yang menyusun perbuatan menubruk kepatuhan, dapat dikenakan sanksi menghormati setuju terhadap kaidah perjamuan perundang-undangan yang halal.

Pasal 17

Penanggung jawab perwujudan presentasi pendapat di muka biasa yang mengatur tindak pengadilan,mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana damai berlandaskan adat daftar perundang-undangan yang isbat ditambah sehubungan 1/3 (satu per tiga) bersandar-kan pengadilan,mahkamah alif-ba-ta.

Pasal 18

Barang siapa akan kekerasan atau gaham kekerasan menghalang-halangi hak ahli mayapada buat melaporkan pendapat di muka biasa yang semu mengakuri hukum Undang-undang ini dipidana karena meja hijau penyisihan sekali bahari 1 (Ahad) tahun.

Tindak meja hijau sebagaimana dimaksud dalam perkara (1) yaitu serakah.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

Segala hukum programa perundang-undangan yang kira tersua dinyatakan baka sah sepanjang tidak diatur khusus atau bersemuka atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Undang-undang ini mulai penyungguhan sama tanggal diundangkan.

Agar setiap kaum mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini pada penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 9 tahun 1998tentangKemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Book traversal links for UU 9 tahun 1998 tentu Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

DOC) Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat | Sasmito Temanmu - Academia.edu

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Hakikat, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat, Sasmito, Temanmu, Academia.edu

Pengertian Mengemukakan Pendapat – Kita

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Pengertian, Mengemukakan, Pendapat

Rangkuman Hakikat Mengemukakan Pendapat.docx

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Rangkuman, Hakikat, Mengemukakan, Pendapat.docx

Kelompok 2

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Kelompok

Page 151 - Aku Warga Negara Indonesia PKN 7

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Warga, Negara, Indonesia

KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT2

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, KEBEBASAN, MENGEMUKAKAN, PENDAPAT2

DOC) VII: Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum | Nur Rina Martyas Ningrum - Academia.edu

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat, Martyas, Ningrum, Academia.edu

VII Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Di

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat

Kelas07_ctl-pkn_sugeng-djaenudin-anang-cholisin-muchson By S. Van Selagan - Issuu

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Kelas07_ctl-pkn_sugeng-djaenudin-anang-cholisin-muchson, Selagan, Issuu

MAHALIPAN: Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, MAHALIPAN:, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat

Menampilkan Perilaku Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : hakekat, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Menampilkan, Perilaku, Kemerdekaan, Mengeluarkan, Pendapat